Situs ini berisikan materi pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman pribadi dan copas dari blog tetangga.


bagi yang punya artikel yg dimuat di blog ini jika keberatan, agar mengkomplain supaya segera didelate THANK'S.

Rabu, 08 September 2010

PENJABARAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN NOMOR 17 TH.2008 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

PENJABARAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN NOMOR 17 TH.2008 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 59;

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam;

·         Pasal 8 ayat (2); Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

·         Pasal 9 ayat(8); Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Kegiatan angkutan laut dalamnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1); kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan system trnsportasi nasional] dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (trmper).

1.       Bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha; atau
2.       Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibokota Jakarta untuk orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang mendomisili di Daerah Khusus Ibokota Jakarta].
3.       Untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh;
4.       Bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wiliayah kabupaten/kota;
5.       Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
6.       Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara].


·         Atau ayat(6); selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(5); Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:
1.          Bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau
2.          Gubernur Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta]. Untuk angkutan penyebrangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikaqn oleh;
3.          Bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;
4.          Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan
5.          Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara].


·         Atau pasal 33; setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam

A.         Pasal 32 ayat (1); Uasaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam

B.         Pasal 31 ayat(2); Untuk kelancaran kegiatan angkutan diperairan sebagaimana dimaksud dalam

C.         Pasal 6; Jenis angkutan di perairan terdiri atas;

1.       Angkutan laut;
2.       Angkutan sungai dan danau;
3.       Angkutan penyeberangan.] dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan]dapat berupa;
a.       Bongkar muat barang;
b.      Jasa pengurusan transportasi;
c.       Angkutan perairan pelabuhan;
d.      Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
e.      Tally mandiri;
f.        Depo peti kemas;
g.       Pengelolaan kapal (ship management);
h.      Perantara jual beli dan / atau sewa kapal (ship broker );
i.         Keagenan awak Kapal (ship manning agency);
j.        Keagenan kapal; dan
k.       Perawatan dan perbaikan (ship repairing and maintenance).dilakukan  oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu ,kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang diopersikannya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa;
1.    Peringatan;
2.    Denda adminisrasi;
3.    Pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
4.    Pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.


PASAL 171;
Setiap orang yang melanggar ketentuaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal;

·         125 ayat (1); sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. atau
·         pasal 129 ayat (4); ayat(1) kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klafikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. Atau ayat(4);Badan Klasifikasi yang dimaksud ayat (2);{ Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamtan kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
·         Pasal 130 ayat (1); Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 ayat (1); Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
·         Pasal 132 ayat 1; kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayaran wajib dilengkapi dengan peralatan meteorology yang memenuhi persyaratan. Atau ayat 2; kapal dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
·         Pasal 137 ayat 1; Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan. Atau ayat (2); Nakhoda untuk kapal motor kurang dari GT 35(tiga puluh lima gross tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal , pelayar dan muatan.
·         Pasal 138 ayat 1; nakhoda wajib berada diatas kapal selama berlayar. Atau ayat (2); Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar.
·         Pasal 141 ayat (1); Nakhoda untuk kapal motor ukuran 35 atau lebih dan untuk kapal penumpang , wajib menyelenggarakan buku harian kapal. atau ayat (2); Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memperlihatkan salinannya.
·         Pasal 152 ayat(1); Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.
·         Pasal 156 ayat(1); Pada kapal yang diukur dan mendapat surat ukur wajib dipasang Tanda Selar.
·         Pasal 160 ayat (1); Kapal didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.
·         Pasal 162 ayat(1); Pengalihan hak milik atau kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama ditempat kapal tersebut semula didaftarkan.
·         Pasal 165 ayat (1); Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Dikenakan sanksi administratife, berupa;

1.       Peringatan
2.       Denda administratife
3.       Pembekuan izin atau pembekuan sertifikat
4.       Pencabutan izin atau pencabutan sertifikat
5.       Tidak diberikan sertifikat
6.       Tidak diberikan surat persetujuan berlayar.

Pasal 225
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud ;

·         pasal 213 ayat (1); Pemilik atau Operator kapal, atau Nakhoda w2ajib memberitahukan kedatangan kapalnya dipelabuhan Syahbandar.] atau ayat(2); setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan.
·         Pasal 214; Nakhoda wajib mengisi, menandatangani , dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Menteri.Pasal 215; Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalulintas kapal serta kegiatan di pelabuhan. Dikenakan sanksi administratife berupa;

1.       Peringatan;
2.       Pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
3.       Pencabutan izin;



PASAL 234
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam;

·         Pasal 230 ayat (2); Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsure pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.
·         Pasal 233 ayat (3); Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
·         Pasal 234; Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan dipelabuhan.
·         Pasal 235 ayat(1); Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan. Ayat(2) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan. Ayat (3); Otoritas pelabuhan wajib memiliki standard an prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran. Atau
·         Pasal 239 ayat (2); pembuangan limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);[Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan memenuhi persyaratan tertentu] wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai. Dikenakan sanksi administratif berupa;

1.    Peringatan;
2.    Denda administratif;
3.    Pembekuan izin; atau
4.    Pencabutan izin.

PASAL 267;
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam;

·         Pasal 266 ayat(1); Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktik berlayar dikapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan perairan]. Atau ayat (3); Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan usaha yang mendapatkan mamfaat atas jasa profesi pelaut wajib memberikan konstribusi untk menunjang tersedianya tenaga pelaut yang andal]. Dikenakan sanksi administrative, berupa;

1.    Peringatan;
2.    Denda administratif;
3.    Pembekuan izin; atau
4.    Pencabutan izin.

PASAL 273;
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
·         pasal 272 ayat (1); Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang pelayaran wajib menyampaikan data dan informasi kegiatan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah]. Dapat di kenakan sanksi administratif, berupa;
1.    Peringatan;
2.    Pembekuan izin;atau
3.    Pecabutan izin.

bahan dari UU 17 TH.2008 tentang pelayaran.


























1 komentar: